undang undang keluarga berencana. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. undang undang keluarga berencana

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN[email protected] Kepala Badan Kependu- dukan dan Keluarga Berencana Nasional No 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam" alt="undang undang keluarga berencana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61," style="filter: hue-rotate(-230deg) brightness(1.05) contrast(1.05);" />

Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perlaku manajemen kepemerintahan negara,. Mengingat : 1. mengatur kehamilan yang diinginkan; b. Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan AnakAda beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, di antaranya: Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menghadiri rapat pusat dan daerah dalam rangka sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan secara daring, Selasa. Pengertian KB (keluarga berencana) menurut UU No. DAK. Kepcndudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; Mengingat: 1. . Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik. Ma’ruf Amin menghadiri Pncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 yang digelar di halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Sel. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009,. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN. Program Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah yang. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nompr 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009). Kesehatan Reproduksi (Kespro) adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan. Penyuluh Keluarga Berencana. Undang. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. id Pada Selasa, 10 Mei 2022 - 9:07 am Berikut ini kami lampirkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan. Tentang BKKBN. Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlidungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat desa, Jumlah Halaman : 27. 3. Selama ini, pengaturan mengenai Keluarga mengacu kepada Undang-Undang Nomor. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah khususnya tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Inilah beberapa landasan Hukum keluarga berencana di Indonesia, mengapa Program Keluarga Berencana diperbolehkan. 230 Manajer Data,83. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa. ABSTRAK: Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. KETENTUAN UMUM . Undang-Undang. Definisi KB Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang. khususnya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan upaya penyelenggaraan keluarga berencana, dalam Undang‑undang ini hanya dirumuskan hal‑hal yang bersifat umum, sehingga. Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistim Informasi Keluarga. Keluarga Berencana secara gratis kepada Keluarga Pra Sejahtera, dan Keluarga Sejahtera Tahap I. KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas Kesehatan, kecuali yang mempunyai keluhan, dengan syarat membuat. 66 SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS. H. Pasal 7. KELUARGA BERENCANA manfaat Ber KB Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak Mengatur dan menjarangkan kehamilan Meningkatkan kecukupan ASI Meningkatkan kesejahteraan keluarga Menurunkan risiko kematian ibu dan bayi Konsultasikan dengan tenaga kesehatan metode kontrasepsi. c. Latar Belakang: Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. 2. go. Aturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Beredarnya Draft RUU Ketahanan Keluarga, tertanggal 7 Februari 2020, yang menjadi perdebatan oleh masyarakat sipil, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia mencermati substansi dari RUU ini yang dinilai problematik dan tidak mencerminkan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau menggelar bakti sosial pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang seperti pemasangan implan dan IUD (Intrauterine devise) untuk menjaga jarak kehamilan ibu pada masa pandemi Covid-19. 7. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten. Keluarga Berencana (KB) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, keluarga berencana (“KB”) menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (“UU 52/2009”) diartikan sebagai berikut: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak,. 10. Tematik. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. Glosarium. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal untuk menikah bagi perempuan, yakni 21 tahun atau lebih. Mengingat : 1. u. Tentang BKKBN. 2023, UNDANG - UNDANG KESEHATAN. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga. Sumber Foto: BR Photo Addicted Via Shutterstock. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 juga sebelumnya mendefinisikan keluarga berencana sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga beserta kesejahteraannya. Gubernur tentang Pelayanan Keluarga Berencana; mengingat : 1. Mencabut a. Referensi: Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Bagaimana peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto ? 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan. sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga; b. Program keluarga berencana merupakan salah satu program pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Berdasarkan Pasal 46 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa tujuan Kebijakan Keluarga Berencana antara lain mencakup (a) mengatur kehamilan yang diinginkan, (b) menjaga kesehatan dan menurunkan Angka Kematian Ibu , bayi dan Anak , (c) meningkatkanKELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan program dari BKKBN berupa pelayanan kontrasespi, sosialisasi program KB, sosialisasi berbagai macam alat kontrasepsi dan keuntungannya, dan safari KB MKJP gratis. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan dapat diunduh secara gratis di. , M. Mengingat : 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembagaKeluarga Berencana; Mengingat : 1. reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; dan f. KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANJUT USIA. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan. Senat Amerika Serikat (AS) telah meloloskan rancangan undang-undang belanja darurat untuk mencegah penutupan pemerintahan atau government shutdown. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Kepala Badan Kependu- dukan dan Keluarga Berencana Nasional No 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam. Berencana Rumah Sakit ( PKBRS ) RSUD Tebet. (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 1 Keluarga Berencana (KB) 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; d. Kata Kunci : Peran Bidan dalam Pelayanan. Glosarium. Keputusan Bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, termasuk penanganan efek. Peraturan Badan. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan. Terkait Undang‐undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 62 ayat (2) berbunyi : “Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan2. Pelayanan Keluarga Berencana. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian. Hukum Perkawinan Indonesia, Revika Aditama, Bandung, 2016, h. , Bd. 4. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. perlindungan; dan/atau c. kesemuanya diarahkan untuk mencapai satu tujuan nasional yakni pengendalian kuantitas penduduk penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana untuk. 240 orang (8,53%), MOW sebanyak 262. Beranda. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari masyarakat lewat peningkatan usia perkawinan, pengontrolan kelahiran, pengawasan ketahanan keluarga, dan perbaikan kesejahteraan keluarga kecil. 007/ B. Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan KIE. Penyuluh Keluarga Berencana adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Tentang BKKBN. kabupaten/kota. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan. Visi dari BKKBN sendiri adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga. (2) Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Perwakilan. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kebijakan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. DENGAN. Missal, 22 Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. Dalam Undang-U ndang ini yang dimaksud dengan:. Oleh karena itu, kajian ini UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. pembinaan keluarga; dan c. (2) Visi tersebut merupakan kondisi ideal yang ingin dan harus diupayakan dicapai melalui pengelolaan Program K B nasional. Adanya perubahan lingkunganProgram keluarga berencana nasional merupakan salah satu program pemerintah yang pada awalnya diatur berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, namun dalam perkembangannya telah disempurnakan dengan terbitnya UU No 52 Tahun 2009. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta, 24 Maret 2021 Bagian Kedua Penunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga Paragraf 1 Keluarga Pasal 15 (1) Setiap Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, berkewajiban antara lain untuk: a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diperbanyak oleh: Direktorat Kesehatan Reproduksi Tahun 2017. 4. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. ABSTRAK: Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran. Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran. Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi - KB (Keluarga Berencana) adalah program pemerintah Indonesia s e jak tahun 1970. Undang - undang ini berisikan 12 BAB, 80 Pasal. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terdapat 4 (empat) upaya pokok keluarga berencana nasional, diantaranya adalah pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan. 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1),Ps. id. 2019/NO. Diperkirakan pada tahun 2017 akan terjadi perubahan nomenklatur lembaga di daerah sebagai tindak lanjut perubahan yang diamanatkan oleh undang-undang 23 tahun 2014. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional i Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Hak Cipta BKKBN @ 2021. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga. 760 orang (5,39%), MOP sebanyak 52. Undang-Undang Nomor 52. 2022, Per BKKBN Nomor 13 Tahun 2022. Pada tahun 1999, WHO mengkaji pedoman keluarga berencana terbitnya dan menetapkan bahwa perlu di-susun panduan berdasar-bukti yang baru. Lahir dan Keluarga Berencana) CONTINUITY OF CARE (Tinjauan Asuhan Pada Masa Kehamilan, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana) Yulizawati, SST. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana. Glosarium. Ketentuan Peralihan. Subjek. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di. Tanggal: 29 Oktober 2009. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang. Tugas Program Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tugas dari. Definisi keluarga berencana Pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan mengatur waktu, jarak, jumlah kehamilan, sehingga dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan ibu hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu mengatur pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil. dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan . Jenis data adalah data sekunder dengan bahan, hukum. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan lahimya Undang-Undang. Undang-undang No. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Glosarium. Subjek. 4400). A. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berhubungan erat. bantuan sesuai dengan hak reproduksi. dilandasai oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.